SOFYAN GO BLOGS

12.25 | Posted by Little Wings

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang semakin meningkat dengan pesat

dewasa ini, penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral (uang giral) seperti Cek,

Bilyet Giro, Nota Kredit, dan lain-lain sebagai alternatif pembayaran disamping uang

kartal dalam transaksi perdagangan dan jasa semakin lazim digunakan di Indonesia.

Kecenderungan para pelaku ekonomi dalam melakukan penyelesaian transaksi

perekonomian menggunakan dana yang tersimpan di rekening bank melalui proses kliring

dan penyelesaian akhir (setelmen) di bank sentral (Bank Indonesia) antara lain disebabkan

oleh adanya beberapa keunggulan pembayaran dengan menggunakan alat lalu lintas giral

dibandingkan dengan uang tunai, antara lain faktor efektivitas, efisiensi dan keamanan.

Sebagaimana diketahui dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999

tentang Bank Indonesia (UU BI), disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 8 UU BI,

disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga

kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem

pembayaran tersebut Bank Indonesia berwenang untuk :

a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa

sistem pembayaran;

b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan

tentang kegiatannya;

c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran sebagaimana

dimaksud di atas, Pasal 16 UU BI menyebutkan bahwa Bank Indonesia berwenang

mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.

Penyelenggaraan kliring antar bank tersebut dimaksudkan untuk mempermudah cara

pembayaran dalam upaya memperlancar transaksi perekonomian dengan perantaraan

perbankan (bank peserta kliring) dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai

penyelenggara kliring. Dengan adanya kliring diharapkan penggunaan alat-alat lalu lintas

pembayaran giral di masyarakat dapat meningkat sehingga otomatis akan meningkatkan

simpanan dana masyarakat di Bank yang dapat dipergunakan oleh bank untuk membiayai

sektor-sektor produktif di masyarakat.

Ilustrasi perbedaan efektivitas dan efisiensi penyelesaian akhir (setelmen) atas transaksi

antar bank dengan melalui proses kliring dan tidak melalui proses kliring dapat dilihat

pada gambar di bawah ini:

Dari ilustrasi gambar di atas, tampak bahwa penyelesaian transaksi antar bank tanpa

menggunakan mekanisme kliring meskipun tetap dapat diselesaikan namun tidak efektif

dan efisien sehingga dapat meningkatkan biaya dan keterlambatan dalam penyelesaian

transaksi (settlement lag). Hal tersebut terlihat kontras dengan penyelesaian transaksi antar

bank melalui kliring yang jauh lebih efektif dan efisien. Adapun ilustrasi pembayaran

dengan menggunakan alat pembayaran giral yang penyelesaiannya dilakukan melalui

kliring adalah sebagaimana tampak dalam ilustrasi gambar berikut ini.

Secara umum manfaat yang dapat ditarik oleh berbagai pihak yang terkait dengan sistem

pembayaran dengan adanya penyelenggaraan kliring untuk transaksi antar bank dimaksud

adalah:

a. Bagi masyarakat, memberikan alternatif dalam melakukan suatu pembayaran

(transfer of value) efektif dan efisien dan aman.

b. Bagi bank, merupakan salah satu advantage service kepada nasabah, menjadi fee

based income, juga dapat menjadi salah satu upaya dalam menggalang dana pihak

ketiga (nasabah) untuk kepentingan portfolio fund.

c. Bagi Bank Sentral sebagai penyelenggara, dapat secara cepat dan akurat mengetahui

kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat,

baik antar nasabah bank maupun antar bank sehingga dapat menentukan kebijakankebijakannya

secara lebih akurat dan tepat.

Sistem Kliring

Saat ini penyelenggaraan kliring lokal di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 4

(empat) macam sistem kliring, yaitu :

A Sistem manual;

Sistem Manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan

perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan warkat dilakukan

secara manual oleh setiap peserta. Pada proses Sistem Manual, perhitungan kliring

akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh Peserta kliring.

B Sistem Semi Otomasi;

Sistem Semi Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam

pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara

otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.

Pada proses Sistem Semi Otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada DKE

yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan.

C Sistem Otomasi;

Sistem Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan

perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring dan pemilahan Warkat dilakukan oleh

Penyelenggara secara otomasi. Pada proses Sistem Otomasi, perhitungan kliring akan

didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang

dikliringkan oleh peserta kliring.

D Sistem Kliring Nasional.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI adalah

sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debet dan Kliring kredit yang

penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

Penyelenggaraan SKNBI tunduk pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005

tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia tanggal 22 Juli 2005. SKNBI untuk

pertama kalinya diimplementasikan di wilayah kliring Jakarta pada tanggal 29 Juli

2005. Sampai dengan akhir tahun 2005, seluruh wilayah kliring di Jawa Barat telah

diimplementasikan SKNBI. Pelaksanaan implementasi SKNBI untuk wilayah kliring

lainnya akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2007.

Mengenai kebijakan moneter telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya, khususnya dalam mengatasi inflasi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain : 

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3. Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.

4. Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. 

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

*Refernsi : dari berbagai sumber 

Read Users' Comments (1)komentar

12.27 | Posted by Little Wings

                                                              Tabungan

Produk                    Deposit                  Giro                         i1

                                                              Deposito

                                Kredit                    Kredit Investasi

                                                              Kredit Konvensional / Konsumtif                                i2

                                    

                                                              Kredit usaha kecil (KUK/M) & Menengah

-          Kredit Usaha Kecil (KUK)

Adalah Kredit atau pembiayaan dari Bank untk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafond kredit keseluruhan maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif.

-          Kredit Investasi

Adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, dengan jangka waktu maksimal 10 tahun.

-          Kredit Modal Kerja

Adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha.

-          Kredit Modal Kerja Kontraktor

Adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja khusus bagi usaha jasa kontraktor yang habis dalam satu siklus usaha.

-          Channeling

Adalah Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi yang diberikan melalui kerjasama dengan Lembaga pembiayaan atau Bank Umum lainnya.

Ketentuan :

* Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yg tidak berbadan hukum atau badan usaha yg berbadan hukum termasuk koperasi

* Berdiri sendiri atau tidak berafiliasi dengan usaha menengah atau usaha besar

* Milik WNI

* Kekayaan bersih maksimal Rp. 200 .000.000,-.

* Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-

* Share dana sendiri minimal 20%

Read Users' Comments (0)

13.34 | Posted by Little Wings

Ruang Rapat Banggar Habiskan Rp 20 Miliar

Sandro Gatra | Inggried Dwi Wedhaswary | Rabu, 11 Januari 2012 | 11:23 WIB

Dibaca: 6026

Komentar: 0

|

Share:

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANGedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, tampak dari udara.

TERKAIT:

·         Rp 2 Miliar Bisa Bangun 285 Jamban Keluarga Miskin

·         MPR: DPR Jangan Bangun Apa Pun

·         Anis: Renovasi Toilet DPR Tak Pantas Dipersoalkan

·         Renovasi Toilet karena Banyak Anggota DPR Mengeluh

·         Renovasi Toilet, DPR Anggarkan Rp 2 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Belum lagi reda kritik publik terhadap renovasi toilet di Gedung DPR yang "memakan" anggaran negara sebesar Rp 2 miliar, DPR juga membangun ruang rapat baru bagi Badan Anggaran (Banggar). Dananya terbilang sangat besar, mencapai Rp 20,3 miliar. Besaran anggaran ini dinilai tak masuk akal. 

"Rasionalitas realisasi anggarannya di luar jangkauan rasionalitas orang-orang sehat," kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, kepada Kompas.com, Rabu (11/1/2012).

Uchok mengatakan, besarnya angka itu berdasarkan surat pengumuman lelang Nomor 523111 /MUM_U/ BANGGAR/03/GP/ 2011. Ruang rapat Banggar dipindahkan dari Gedung Nusantara I ke Gedung Nusantara II atau di sebelah ruang Komisi III.

Saat ini, pembangunan itu sudah hampir rampung. Namun, wartawan dilarang melihat ke dalam ruangan.

Uchok menilai, pembangunan itu hanya pemborosan uang rakyat. Pasalnya, kata dia, Banggar lebih banyak menggelar rapat di hotel mewah atau di Wisma DPR, Cikopo, Bogor. Selain itu, ruang rapat di Nusantara I masih sangat layak dipakai rapat.

"Seharusnya orang-orang Banggar yang mewakili rakyat lebih mengutamakan kesederhanaan dalam menata ruang rapat mereka, bukan dengan selera kemewahan agar publik tidak semakin membenci DPR. Pada tahun 2012, Banggar seharusnya tidak mengutamakan pembangunan ruang rapat, tetapi lebih memperjuangkan kebijakan anggaran pro-rakyat," katanya.

Ketua DPR Marzuki Alie ketika dikonfirmasi tak mau mengomentari pembangunan ruang rapat dengan dana besar itu. Alasannya, hal itu adalah kewenangan Sekretariat Jenderal DPR.

"Setjen yang harus menjelaskan. Kita enggak ngerti apa-apa," kata Marzuki sambil terus berjalan ke ruang kerjanya.

Sumber : Kompas.com

Saya sangat setuju dengan pernyataan yang di ucapkan oleh Bpk Uchok Sky Khadafi. Karna menurut saya dana untuk membangun ruang rapat baru bagi Badan Anggaran (Banggar) yang mencapai Rp. 20,3 miliar ini serasa sangat berlebihan. Dana yang sebegitu besarnya terlalu tidak masuk akal bagi saya karna seharusnya dana untuk membangun ruang rapat baru bagi Badan Anggaran (Banggar) tidaklah sebegitu besar.  Di tambah dengan kutipan dalam sebuah acara di ICW, kalibata, jakarta, minggu 16 januari 2012, Ronald Rofiandri, menuduh DPR dipenuhi oleh proyek-proyek siluman. Apalagi, menurutnya, Sekretariat Jendral DPR bersikap tertutup dan tidak transparan. Mulai pemberitahuan prosedur lelang sampai dengan pemenang proyek, kata dia, tidak seluruhnya disampaikan ke publik secara utuh. 

“Berdasarkan fakta di atas, sejumlah organisasi nonpemerintah yang tergabung dalam koalisi anti Mafia Anggaran yang menfokuskan diri mengawasi kinerja DPR dan penganggaran DPR, akan mendesak BPK untuk segera mengaudit seluruh proyek siluman di DPR,” kata Ronald.

Mereka juga mendesak KPK untuk mengusut dugaan korupsi dana di seluruh proyek DPR, dan meminta Badan urusan Rumah Tangga dan Sekjen DPR untuk menghentikan sementara waktu semua proyek di DPR. “BURT dan Sekjen DPR harus memperbaiki setiap aktivitas penganggaran dan menyediakan laporan pertanggung jawaban publik,”ujarnya.

 Dan merupakan suatu hal yang aneh menurut saya ketika saya membaca kutipakan dari viva news.com yang menjelaskan bahwa ketua DPR Marzuki Alie sendiri mengaku tak tahu renovasi ruang Badan Anggaran menelan dana Rp20 miliar.

Ketua Badan Kehormatan (BK) M Prakosa mengatakan, ada dua solusi yang dapat dilakukan sebagai bentuk penyelesaian ruang banggar.

Solusi pertama kata Prakosa, terkait hukum. Dia mengatakan, BK mendorong aparat penegak hukum, khususnya KPK untuk menindaklanjuti laporan ketua DPR Januari lalu terkait indikasi adanya dugaan mark up dalam renovasi ruang Banggar.

"Solusi kedua terkait etika. BK menawarkan alternatif penyelesaian dan juga mediasi agar ada pengurangan biaya yang signifikan kepada pihak Setjen dan kontraktor. Inisiatif ini untuk menjaga citra, martabat, dan kehormatan, serta kredibilitas DPR," ujar Prakosa di Jakarta, Selasa (7/2). 

Oleh karena itu menurut saya, DPR telah melakukan pemborosan dengan tidak mengoptimalkan dan mengefisiensikan setiap alokasi anggaran. Dan seharusnya uang senilai RP. 20,3 miliar untuk membangun satu ruang rapat di DPR sebenarnya mampu untuk membuat 174 MCK (Mandi Cuci Kakus) di berbagai desa miskin. Yang pastinya akan jauh lebih bermanfaat. Atau dapat juga dialokasikan untuk anggaran perbaikan sekolah di seluruh indonesia.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2012/01/11/11232451/Ruang.Rapat.Banggar.Habiskan.Rp.20.Miliar

Read Users' Comments (0)

04.21 | Posted by Little Wings

Read Users' Comments (1)komentar