Tanggapan saya terhadap ruang rapat banggar
Ruang Rapat Banggar Habiskan Rp 20 Miliar
Sandro Gatra | Inggried Dwi Wedhaswary | Rabu, 11 Januari 2012 | 11:23 WIB
Dibaca: 6026
|
Share:
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWANGedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat,
tampak dari udara.
TERKAIT:
JAKARTA, KOMPAS.com — Belum lagi reda kritik publik terhadap renovasi toilet di Gedung DPR yang
"memakan" anggaran negara sebesar Rp 2 miliar, DPR juga membangun
ruang rapat baru bagi Badan Anggaran (Banggar). Dananya terbilang sangat besar,
mencapai Rp 20,3 miliar. Besaran anggaran ini dinilai tak masuk akal.
"Rasionalitas realisasi anggarannya di luar jangkauan rasionalitas orang-orang sehat," kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, kepada Kompas.com, Rabu (11/1/2012).
"Rasionalitas realisasi anggarannya di luar jangkauan rasionalitas orang-orang sehat," kata Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, kepada Kompas.com, Rabu (11/1/2012).
Uchok mengatakan, besarnya angka itu berdasarkan surat
pengumuman lelang Nomor 523111 /MUM_U/ BANGGAR/03/GP/ 2011. Ruang rapat Banggar
dipindahkan dari Gedung Nusantara I ke Gedung Nusantara II atau di sebelah
ruang Komisi III.
Saat ini, pembangunan itu sudah hampir rampung. Namun,
wartawan dilarang melihat ke dalam ruangan.
Uchok menilai, pembangunan itu hanya pemborosan uang
rakyat. Pasalnya, kata dia, Banggar lebih banyak menggelar rapat di hotel mewah
atau di Wisma DPR, Cikopo, Bogor. Selain itu, ruang rapat di Nusantara I masih
sangat layak dipakai rapat.
"Seharusnya orang-orang Banggar yang mewakili
rakyat lebih mengutamakan kesederhanaan dalam menata ruang rapat mereka, bukan
dengan selera kemewahan agar publik tidak semakin membenci DPR. Pada tahun 2012,
Banggar seharusnya tidak mengutamakan pembangunan ruang rapat, tetapi lebih
memperjuangkan kebijakan anggaran pro-rakyat," katanya.
Ketua DPR Marzuki Alie ketika dikonfirmasi tak mau
mengomentari pembangunan ruang rapat dengan dana besar itu. Alasannya, hal itu
adalah kewenangan Sekretariat Jenderal DPR.
"Setjen yang harus menjelaskan. Kita enggak ngerti apa-apa," kata Marzuki sambil terus berjalan ke ruang kerjanya.
"Setjen yang harus menjelaskan. Kita enggak ngerti apa-apa," kata Marzuki sambil terus berjalan ke ruang kerjanya.
Saya sangat setuju dengan pernyataan yang di ucapkan oleh Bpk Uchok Sky
Khadafi. Karna menurut saya dana untuk membangun ruang rapat baru bagi Badan
Anggaran (Banggar) yang mencapai Rp. 20,3 miliar ini serasa sangat berlebihan. Dana
yang sebegitu besarnya terlalu tidak masuk akal bagi saya karna seharusnya dana
untuk membangun ruang rapat baru bagi Badan Anggaran (Banggar) tidaklah
sebegitu besar. Di tambah dengan kutipan
dalam sebuah acara di ICW, kalibata, jakarta, minggu 16 januari 2012, Ronald
Rofiandri, menuduh DPR dipenuhi oleh proyek-proyek siluman. Apalagi,
menurutnya, Sekretariat Jendral DPR bersikap tertutup dan tidak transparan. Mulai
pemberitahuan prosedur lelang sampai dengan pemenang proyek, kata dia, tidak
seluruhnya disampaikan ke publik secara utuh.
“Berdasarkan fakta di atas, sejumlah organisasi nonpemerintah
yang tergabung dalam koalisi anti Mafia Anggaran yang menfokuskan diri
mengawasi kinerja DPR dan penganggaran DPR, akan mendesak BPK untuk segera
mengaudit seluruh proyek siluman di DPR,” kata Ronald.
Mereka juga mendesak KPK untuk mengusut dugaan korupsi dana di
seluruh proyek DPR, dan meminta Badan urusan Rumah Tangga dan Sekjen DPR untuk
menghentikan sementara waktu semua proyek di DPR. “BURT dan Sekjen DPR harus
memperbaiki setiap aktivitas penganggaran dan menyediakan laporan pertanggung
jawaban publik,”ujarnya.
Ketua
Badan Kehormatan (BK) M Prakosa mengatakan, ada dua solusi yang dapat dilakukan
sebagai bentuk penyelesaian ruang banggar.
Solusi pertama kata Prakosa, terkait hukum.
Dia mengatakan, BK mendorong aparat penegak hukum, khususnya KPK untuk
menindaklanjuti laporan ketua DPR Januari lalu terkait indikasi adanya dugaan
mark up dalam renovasi ruang Banggar.
"Solusi kedua terkait etika. BK
menawarkan alternatif penyelesaian dan juga mediasi agar ada pengurangan biaya
yang signifikan kepada pihak Setjen dan kontraktor. Inisiatif ini untuk menjaga
citra, martabat, dan kehormatan, serta kredibilitas DPR," ujar Prakosa di
Jakarta, Selasa (7/2).
Oleh karena itu menurut saya, DPR telah melakukan
pemborosan dengan tidak mengoptimalkan dan mengefisiensikan setiap alokasi
anggaran. Dan seharusnya uang senilai RP. 20,3 miliar untuk membangun satu
ruang rapat di DPR sebenarnya mampu untuk membuat 174 MCK (Mandi Cuci Kakus) di
berbagai desa miskin. Yang pastinya akan jauh lebih bermanfaat. Atau dapat juga
dialokasikan untuk anggaran perbaikan sekolah di seluruh indonesia.
0 Response to "Tanggapan saya terhadap ruang rapat banggar"
Posting Komentar